Pajak Air Permukaan sebagai Pajak Lingkungan Hidup (Environmental Tax)

10 Dec

Dalam artikel ini, saya akan berusaha memberikan penjelasan mengenai hakikat pajak air permukaan yang tak hanya pajak daerah sesuai UU no 28 tahu, namun juga merupakan pajak lingkungan hidup. Dengan demikian, maka tujuan dari pajak air permukaan tak hanya semata-mata untuk menambah kas atau pendapatan daerah, namun juga untuk melindungi sumber daya alam dalam hal ini air permukaan.

Yang dimaksud dengan  dinyatakan dalam pasal 1 butir 18 Undang-undang No 28 tahun 2009, yaitu air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun yang ada di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan/ atau pemanfaatan air permukaan (pasal 1 butir 17). Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sejenisnya.

Definisi pajak lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penjelasan pasal 43 ayat (3) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pajak lingkungan hidup adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini merupakan pengejawantahan dari semangat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  Dengan demikian, maka sumber daya air, termasuk air permukaan, sesungguhnya merupakan milik Bangsa Indonesia dan dikuasai oleh negara dengan pemerintah sebagai eksekutif yang secara langsung melakukan pengelolaan dan perlindungan.

Pengelolaan dan perlindungan sumber daya air permukaan dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Salah satu upaya preventif adalah dengan penerapan dan penguatan pajak lingkungan hidup sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup[1]. Pajak Air Permukaan merupakan bentuk disinsentif bagi industri yang menggunakan sumber daya alam air permukaan agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam air permukaan. Industri pun tentu akan cenderung memillih berhati-hati dan berhemat karena pemborosan berarti juga meningkatkan ongkos produksi (production cost). Hal ini jelas, karena instrumen ekonomi lingkungan hidup hakikatnya adalah kebijakan yang mendorong setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup.[2]

Kebijakan penerapan pajak lingkungan hidup, dalam hal ini termasuk pajak air permukaan, merupakan salah satu bentuk efisiensi. Dibanding dengan menggunakan regulasi konvensional seperti penerapan teknologi tertentu atau standar emisi, penerapan instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan merupakan cara paling mudah dan murah dalam memberi perlindungan pada lingkungan. Meskipun tidak setiap permasalahan lingkungan dapat ditangani dengan pajak[3]. Keuntungan dengan menggunakan pajak lingkungan dibanding dengan regulasi konvensional dalam menangani permasalah lingkungan adalah:

1.    Efisiensi statis

Pajak lingkungan, sebagaimana instrumen ekonomi lingkungan hidup yang lain, memiliki potensi untuk memberikan perlindungan maksimum dengan biaya minimum. Dengan insentif, industri akan terdorong untuk menggunakan sumber daya alam dengan cara semurah mungkin. Selain itu, pemerintah tidak perlu kesulitan mencari tahu detail informasi mengenai penggunaan sumber daya oleh industri yang cukup mahal, hal ini akan disediakan sendiri oleh industri. Dengan demikian, ini mengurangi biaya administrasi pemerintah. Newell dan Stavins bahkan mengatakan bahwa biaya administrasi yang diperlukan dalam instrumen ekonomi beberapa kali lebih rendah daripada dalam regulasi bertipe Command and Control (CAC)[4].

2.    Insentif bagi Inovasi

Adanya pajak lingkungan, dalam hal ini pajak air permukaan, akan mendorong industri untuk melakukan inovasi dalam teknologi. Industri harus berpikir untuk mengurangi ongkos produksi dengan menciptakan teknologi yang mengurangi penggunaan sumber daya atau mengurangi emisi yang dikeluarkan[5].

3. Mengurangi adanya negosiasi

Yang dimaksud negosiasi adalah kemampuan dari masing-masing industri untuk mengusahakan persyaratan yang lebih menguntungkan dari sisi teknologi dan sumber daya. namun dengan penerapan pajak yang sama untuk tiap industri, hal ini menimbulkan kepastian juga keadilan bagi setiap jenis industri[6].

4. Potensi pendapatan

Layaknya pajak lain, pajak lingkungan, termasuk pajak air permukaan tentu akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah. Pendapatan ini akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat, yang salah satunya adalah dalam bentuk perlindungan lingkungan. Walaupun demikian, fungsi pajak yang satu ini masih untuk pajak lingkungan masih mengundang kontroversi[7]. Bagaimanapun, perlindungan utama adalah tujuan utama dari setiap kebijakan lingkungan[8].

Keunggulan di atas terutama apabila ditinjau dari aspek efisiensi ekonomi. Namun demikian, sudah jelas bahwa pajak air permukaan yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak lingkungan yang lebih mengedepankan fungsi regulerend demi perlindungan lingkungan hidup daripada fungsi budgeter untuk perolehan kas daerah semata.


[1] Indonesia, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU no 32 tahun 2009, LN No. 140  tahun 2009, TN No. 5059 tahun 2009, penjelasan umum butir 1 d.

[2] Ibid, pasal 1 butir 33.

[3] Don Fullerton, Andrew Leicester, dan Stephen Smith, ”Environmental Taxes”, NBER Working Paper Series 1419, (Juli 2008): 2

[4] Ibid, hal 3.

[5] Ibid, hal 3

[6] Ibid, hal 3.

[7] Ibid, hal 4.

[8] Ibid, hal 14.

Dalam pasal 1 butir 18 Undang-undang No 28 tahun 2009, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun yang ada di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan/ atau pemanfaatan air permukaan[1].  


[1] Indonesia, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU no 28 tahun 2009, LN No. 130 tahun 2009, TN No. 5049, pasal 1 butir 17.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: